Bertemu Bupati Malang, Studi KLH dan IPB Rekomendasikan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

Salah satu sudut Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. (Foto: Pemkab Malang)
Salah satu sudut Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. (Foto: Humas Pemkab Malang)

Kepanjen, MALANG DAILY ** Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang diwakili Staf Ahli Kementerian, Ferdinand, dan Tim Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diwakili Yon Sugiarto, telah melakukan penelitian dampak perubahan iklim terhadap wilayah agropolitan.

Penelitian yang dipusatkan di Kecamatan Poncokusumo sebagai pusat agropolitan di Kabupaten Malang tersebut merupakan salah satu upaya penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim dan kawasan agropolitan melalui pemanfaatan kajian kerentanan, risiko, dan perubahan iklim.

“Ternyata perubahan iklim sangat sensitif pada wilayah-wilayah yang selama ini menjadi pusat agropolitan,” ujar Yon Sugiarto, saat bertemu Bupati Malang, Rendra Kresna, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (4/10/2016), dirilis Humas Pemerintah Kabupaten Malang.

Menurutnya, tiga kecamatan di Kabupaten Malang rawan mengalami kemiskinan akibat cuaca ekstrem. Tiga kecamatan tersebut adalah Jabung, Sumbermanjing Wetan, dan Dampit. Ancaman kemiskinan ini lebih disebabkan terancamnya lahan pertanian akibat perubahan iklim.

Di lain sisi, Ferdinand memaparkan tujuan studi adaptasi perubahan iklim Kabupaten Malang dan kawasan agropolitan, yakni agar pemerintah daerah memiliki dokumen kajian risiko dan dampak perubahan iklim.

Lebih lanjut, Tim KLH mencoba memetakan potensi bahaya dampak perubahan iklim di Kabupaten Malang. Misalnya, Desa Ngadas yang berpotensi kekeringan. Padahal, di wilayah desa tersebut, curah hujannya cukup tinggi.

Dokumen kajian dapat digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Malang terkait aspek prioritas pembangunan, yaitu kemiskinan, pariwisata, dan lingkungan. Selain itu, perlu penerbitan Peraturan Bupati agar dokumen dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Program Pembangunan Daerah.

“Dengan dokumen kajian ini juga bisa menambah referensi terkait perubahan iklim di Kabupaten Malang dan pemetaan tingkat risiko iklim perlu dijadikan pertimbangan dalam partisipasi Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah pengembangan Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru,” jelas Ferdinand.