Plt Bupati Serahkan SK Pensiun dan SK Kenaikan Pangkat

Foto: malangkab.go.id

Malang – Bupati Malang M. Sanusi menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Pensiun dan SK Kenaikan Pangkat Periode April di Halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (23/5/2019). Penyerahan tersebut disaksikan oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peserta apel dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Malang.

Adapun pegawai negeri sipil yang menerima SK Pensiun sejumlah 78 orang, sedangkan untuk penerima SK Kenaikan Pangkat sebanyak 825 orang. Tak hanya itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nurman Ramdansyah membacakan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 888/137-138/35.07.201/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada dua orang staf di lingkungan dinas pendidikan.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Malang yang akrab disapa Abah itu mengucapkan selamat kepada PNS yang menerima SK Pensiun dan kepada PNS penerima SK Kenaikan Pangkat. “Saya tidak mengharapkan ASN yang pagi ini telah menerima SK pensiun justru mengalami penurunan kinerja dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan keluarga,” tegasnya dalam situs resmi Pemkab Malang.

Menurutnya, perjalanan dari CPNS sampai PNS, mengabdi dengan penuh dedikasi, loyalitas dan keihklasan sampai ke masa purna bakti adalah suatu perjalanan yang sangat panjang. Tidak mudah menjadi abdi negara yang baik, yang mampu melaksanakan tugas dan pengabdiannya, hingga masa purna tugas secara konsisten.

Manfaatkan Kesempatan

“Dengan diterimanya SK Pensiun ini, menjadi kesempatan untuk melanjutkan pengabdian pada masyarakat yang tertunda karena kesibukan pada saat masih aktif bekerja sebagai PNS. Detelah pensiun, akan banyak waktu yang bisa bapak-ibu isi dengan kegiatan-kegiatan positif,” pesan Abah.

Selain itu, dirinya juga mengatakan kepada para pegawai yang telah menerima SK Kenaikan Pangkat Periode April ini, adalah sebuah penghargaan yang diberikan negara atas prestasi kerja. Karena kenaikan pangkat bukanlah merupakan suatu hak sebagaimana yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sehingga kenaikan pangkat yang diperoleh dapat dipandang sebagai kenaikan tanggung jawab atas jenjang pangkat baru yang dibarengi dengan peningkatan prestasi kerja dan perilaku kerja yang lebih baik.

Selanjutnya, Abah mengajak kepada seluruh PNS agar memiliki paradigma reformasi birokrasi yang mencakup perubahan pola pikir (mind set) dan perubahan budaya (culture set) yang dilakukan secara komperehensif dan terukur. Kedua hal itu sudah menjadi sebuah keharusan dan menjadi persyaratan utama yang harus dimiliki oleh setiap PNS dalam memberikan pelayanan publik.

“Saya harap kenaikan pangkat yang saudara peroleh dapat dibarengi dengan peningkatan kinerja di lingkungan kerja masing-masing. Dan jangan lupa, jauhi NPK (Narkoba, Pungli dan Korupsi) karena tidak segan-segan akan saya tindak tegas dengan sanksi yang berat bagi ASN melakukannya,” pesannya.