Kordinasi Satpol PP dan Disdag Kota Malang untuk Penataan PKL

PEMKOT MALANG : Kepala Satpol PP Kota Malang, Drs. Priyadi, MM

Singosari, MALANGDAILY.COM Pemerintah Kota Malang hingga saat ini masih menyeriusi persoalan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terlihat di beberapa titik berjualan di tempat-tempat yang tidak seharusnya seperti di trotoar bahkan di bahu jalan.

Oleh karena hal itu Pemerintah Kota Malang akan mengambil tindakan penertiban para PKL tersebut dengan cara berkoordinasi langsung dengan para PKL dengan memberikan imbauan terlebih dahulu agar tidak berjualan di tempat yang bukan peruntukanya jadi tidak langsung ditertibkan tanpa ada peringatan dan tempat yang jelas untuk pindah.

Imbauan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang juga berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Malang untuk membuat solusi yang tepat.

“Tentu kita tidak langsung menyuruh pindah jika tidak ada tempat lain untuk tempat berjualan mereka yang baru,” Ungkap Kepala Satpol PP Kota Malang Drs. Priyadi, MM, dirilis Bidang Informasi Publik Pemerintah Kota Malang, Kamis (11/07/2019).

Penataan Rutin dan Solusi

Permasalahan PKL berjualan di tempat yang tidak sesuai selalu muncul meski sudah sering ditertibkan. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun akan terus melakukan penertiban secara rutin di kawasan Alun-Alun, Jl Veteran, sekitaran Balai Kota Malang, dll.

“Dengan kegiatan rutin ini, ke depan diharapkan dapat memberi pemahaman bagi para PKL agar tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang Pemkot Malang sehingga juga tidak mengganggu keindahan Kota Malang juga,” Jelas Pak Priyadi.

Selain itu Pemerintah Kota Malang tidak hanya menertibkan saja namun berusaha menata dan mencarikan solusi terbaik dan tidak merugikan PKL maupun pihak lain yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru.

Dalam hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perdagangan (Disdag) berkordinasi secara intens untuk membuat solusi yang terbaik bagi penataan PKL.

“Jadi penertiban juga harus dibarengi dengan solusi terbaik sehingga tidak merugikan pihak lain serta tidak menimbulkan masalah baru. Nanti yang lebih berwenang dan lebih tahu dalam penataan PKL ini dari Dinas Perdagangan, karena kami sebagai institusi penegak perda saja, dan semoga nanti ada solusi dalam menata para PKL itu,” tegas Pak Priyadi dalam situs Pemerintah Kota Malang.