Property Award 2019 : Ajang Persaingan Sehat Para Pengembang Perumahan di Malang

PENGHARGAAN : Di Pendopo Agung Drs. H.M. Sanusi, MM membuka acara Puncak Property Award 2019 Kabupaten Malang

Singosari, MALANGDAILYCOM ** Selasa malam, 22/10/2019 diadakan event bergengsi Property Award 2019 di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara Property Award ini merupakan yang kali pertama ada di tingkat daerah.

Event tahunan yang kedua kalinya digelar ini dihadiri para pejabat negara yakni Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Dr. Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto, MCP serta jajaran Forkopimda Kabupaten Malang yakni Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat di Kabupaten Malang, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan serta Dandim 0818 Kabupaten Malang – Kota Batu, Letkol Inf Ferry Muzawwad.

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh organisasi pengembang seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (APERSI), Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Rumah Sehat Nasional (APERNAS), serta perbankan.

”Hari ini dapat kembali menyelenggarakan puncak acara Property Award 2019 dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang. Event ini menjadi sarana menyatukan visi yakni satu arah menyediakan perumahan layak huni. Karena kebutuhan rumah sehat dan layak huni semakin meningkat, dan wajib dipenuhi. Ekspansi peminat untuk berdomisili di kabupaten Malang dengan mencari perumahan baru ini semakin masif dengan tetap berdasar aspek memperhatikan lingkungan hidup dan kesehatan,” terang Bupati Malang dalam arahannya seperti dirilis malangkab.go.id.

Pemkab Malang memberikan beberapa kategori penghargaan pada para pengembang, dengan hasil sebagai berikut :

  1. Pemenang kategori best real estate dan hunian yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yakni Bumi Mondoroko yang berada dibawah naungan PT Bulan Terang Utama
  2. Pemenang kategori best real estate dan hunian yang diperuntukkan bagi non Masyarakat Berpenghasilan Rendah (non-MBR) yakni Grand Permata Jingga yang dikelola oleh PT Buana Adi Karya Mandiri
  3. Penghargaan khusus, kategori ketersediaan penunjang kenyamanan penguji diberikan pada Villa Puncak Tidar yang berada dibawah naungan PT Kharisma Adyncitra
  4. Penghargaan khusus, kategori komitmen dalam membangun perumahan MBR diraih oleh Perumahan Sawoajar II Griya Amorf yang dikelola oleh Perum Perumnas
  5. Penghargaan khusus, kategori Kota Mandiri diberikan pada The Araya dibawah naungan PT Moraya Megah Sembada

Selain beberapa pemenang di atas, panitia juga memberikan piagam penghargaan kepada tujuh nominator yang berpartisipasi dalam kegiatan Propertiy Award 2019. Pada kategori Non MBR, penghargaan diberikan pada The Bridge Town, Perumahan Graha Kencana, dan Tirtasani Royal Resort. Sementara untuk kategori perumahan MBR, penghargaan juga diberikan kepada Bumi Podo Rukun, Istana Kanjuruhan, Grand Lawang Residence dan Graha Gilang Purnama.

Di tahun ini Property Award yang diadakan agak berbeda dengan tahun lalu yang hanya sekedar mempertemukan antara pengembang dengan para user saja. Pasalnya akan diadakan pendampingan berupa edukasi bagi para pengembang dan para user tersebut. Pengembang juga diedukasi perihal mekanisme perizinan, syarat, prosedur maupun kemudahan-kemudahan yang telah disiapkan oleh Pemkab Malang.

”Tahun ini Pemkab Malang membuka lahan baru seluas 200 hektar dengan mengandalkan 20 titik sumur bos. Namun kalau Pemerintah Pusat membantu Pemkab dengan membangunkan bendungan maka akan juga semakin mendukung program membuka lahan baru. Mohon dibantu dengan kebijakan dari pemerintah, karena sepanjang poros jalan Kabupaten Malang, semuanya lahan hijau. Jika tidak demikian, maka akan selamanya pembangunan di Kabupaten Malang tidak akan berkembang pesat,” tambah Bupati. Dirilis malangkab.go.id.

Selain itu, pemerintah juga meminta dukungan penuh dari para pengembang dan pengusaha properti dalam melakukan pembangunan tata kota.

”Pemerintah Kabupaten Malang juga meminta dukungan penuh para pengembang dan pengusaha property dalam mewujudkan tata kota. Oleh Pemerintah Pusat, Pemkab Malang juga didukung untuk mencetak lahan hijau baru dengan didukung sumur bor air bersih dan gravitasi. Jika dalam pemgembangan tata kota ini kemudian menggunakan lahan hijau. Bahkan di sektor pertanian, lahan hijau seluas 45 ribu hektar tetap area pertanian padi. Pengalihan fungsi lahan tetap dilakukan karena kita tidak mungkin mempertahankan, namun harus disiapkan lahan baru. Ibukota Kepanjen didominasi persawahan. Sehingga pengembang ke depan, lahan apapun boleh, dengan mengganti lahan hijau baru,” terang Pak Sanusi.