Tujuh Rekomendasi Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah pada Muhammadiyah Microfinance Summit II 2022

Achmad Su’ud Saat Berbicara dalam Muhammadiyah Microfinance Summit II 2022. PANITIA MUHAMMADIYAH MICROFINANCE SUMMIT II 2022

Malang – Setelah penyelenggaraan Muhammadiyah Microfinance Summit II 2022 di kota Batu, Malang, Jawa Timur yang berlangsung 23 sampai 25 Juni 2022, Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) mengeluarkan tujuh rekomendasi untuk disuarakan menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo, Jawa Tengah pada November 2022.

Tujuh rekomendasi tersebut diutarakan Ketua Induk BTM, Achmad Su’ud dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/06/2022). Dalam keterangannya tersebut Su’ud memaparkan tujuh hal yang perlu dilakukan untuk mencapai pilar ketiga Muhammadiyah (bidang ekonomi).

Pertama, perlu implementasi jihad ekonomi konstitusi yang benar dengan terselenggaranya distribusi ekonomi yang demokratis. Praktik monopoli serta oligarki harus ditinggalkan agar kemandirian dan keadilan ekonomi di tanah air terselenggara. Kedua, perlunya pembangunan infrastruktur BTM sebagai kekuatan lembaga keuangan mikro syariah nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan.

Ketiga, dalam rangka mengembangkan pilar ketiga Muhammadiyah di seluruh lini persyarikatan, sangat diperlukan grand desain berupa blue print pilar ketiga Muhammadiyah dan bisnis dengan menempatkan BTM sebagai salah satu miniatur closed loop economy Muhammadiyah. Tujuannya agar terbangun tatanan ekonomi dari, untuk, dan oleh Muhammadiyah.

Keempat, mengintensifkan sosialisasi Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) dalam membangun satu PDM satu BTM, dengan cara kolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, BUMN, dan Swasta. Kelima, selalu mendorong penguatan jaringan BTM primer di penjuru Indonesia melalui terbentuknya pusat-pusat BTM di berbagai wilayah atau provinsi sebagai Apex Syariah dan kemandirian BTM.

Keenam, di tengah laju modernisasi industri digitalisasi, diperlukan peran BTM sebagai lembaga keuangan mikro syariah untuk selalu mengedepankan kualitas pelayanan prima yang mampu berkembang dan berekspansi. Ketujuh, meminta kepada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MEK-PPM) untuk memperjuangkan kebijakan satu PDM satu BTM dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48.

“Ketujuh rekomendasi inilah yang insyaallah akan kami komunikasikan dengan berbagai pihak baik dengan persyarikatan, MEK-PPM, pemerintah dan para mitra strategis yang selama ini mendukung Gerakan Microfinance Muhammadiyah,” ungkap Su’ud.

Direktur Eksekutif Induk BTM, Agus Yuliawan, menambahkan, maraknya base practise closed loop economy Muhammadiyah berbasis BTM yang terjadi menjadi bukti telah terbentuknya kemandirian ekonomi di akar rumput di Muhammadiyah. Dengan kata lain, sinergitas dan kolaborasi antara persyarikatan, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), dan warga telah terjalin. Tinggal bagaimana keberadaan base practise tersebut bisa menjadi role model bagi pembangunan ekonomi Muhammadiyah.

“Untuk memperluas closed loop economy Muhammadiyah, kedepannya kami akan selalu bersinergi dengan antar majelis, badan, dan ortom di Muhammadiyah sehingga akan membentuk kluster dengan berbagai sektor-sektor bisnis dalam mempercepat pilar ketiga Muhammadiyah,” terang Agus.

Add Comment